Tabel Tunjangan Kinerja Remunerasi CPNS Kementrian Keuangan 2014-2015

Daftar tabel besaran tunjangan kinerja pegawai PNS di lingkungan Kementrian Keuangan adalah berdasarkan pada Peraturan Presiden Perpres No 156 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Remunerasi kemenkeu di tahun 2015 adalah merupakan bagian dari pelaksanaan program aturan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan republik Indonesia.

Dan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, serta perlu adanya aturan kembali mengenai Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara TKPKN Kemenkeu dalam bentuk Tunjangan Kinerja.

Tabel Tunjangan Kinerja Remunerasi CPNS Kementrian Keuangan 2015

Tunjangan Kinerja Remunerasi Kemenkeu 2015


Pemberian tunjangan kinerja di Kementrian Keuangan telah di mulai pelaksanaannya pada tahun di mulai yaitu tahun 2007 dengan label sebutan nama istilah TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara) berdasarkan Kepmenkeu No. 289/KMK.01/02007.

Dan hal ini berlanjut sampai dengan tahun 2015 dengan perubahan-perubahan keputusan Menteri Keuangan Indonesia yang tengah menjabat ketika perberlakuan remunerasi ditetapkan.

Sedangkan di tahun 2014-2015 ini yang terakhir yang menandatangani akan surat keputusan daftar tabel remunerasi kemenkeu adalah Presiden dengan istilah sebutan Perpres (Peraturan Presiden).

Sebagai angka perhitungan remunerasi, terdapat istilah baru dalam pengelompokannya, dikenal dengan istilah grade. Grading disini menjelaskan terdapat perbedaan kelas jabatan dalam masing-masing jabatan PNS.

Dalam masing – masing Daftar Tabel Tunjangan Kinerja Remunerasi PNS Kementerian/Lembaga memiliki 17 kelas jabatan. Grade yang terendah diberikan tunjangan kinerja sebesar Rp. 1.563.000,00 dan tertinggi sebesar Rp. 19.360.000,00.

Sebelumnya payung hukum pemberian TKPKN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tepatnya Kepmenkeu No. 289/KMK.01/2007, namun dengan dengan keluarnya Perpres No 156 Tahun 2014 yang ditandatangani presiden terdahulu SBY maka dasar hukumnya bukan Keputusan Menteri Keuangan lagi.

Selain itu istilah TKPKN yang sudah berlaku mulai tahun 1971 diganti dengan tunjangan kinerja.

Sama dengan Perpres K/L lainnya tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (pasal 2) serta memmuat aturan bagi pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja (pasal 5).

Berikut ini adalah besaran tunjangan kinerja PNS Kementrian Keuangan terbaru yaitu :

Tunjangan Kinerja Remunerasi Kemenkeu 2015

Kenaikan atau peningkatan tunjangan kinerja ini hanya terjadi untuk pegawai Eselon III dengan golongan/ruang IV/b ke bawah dan berada pada grade 1 sampai dengan grade 19 dengan persentase kenaikan bervariasi dengan besaran antara 11% – 94%.

Sedangkan pegawai pada kelas jabatan 19 ke atas tunjangan kinerjanya tidak berubah sama sekali.

Dengan kebijakan seperti ini disparitas antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah semakin mengecil dengan rasio 1 : 18, sebelum ada kenaikan rasio tunjangan tertinggi dengan tunjangan terendah mencapai 1 : 35

Tunjangan Kinerja Remunerasi Kementrian Lembaga Negara 2015


Hal menarik lainnya Kemenkeu selama ini dijadikan semacam benchmark bagi Kementerian Lembaga lain dalam penentuan besaran tunjangan kinerja, misalnya besaran tunjangan kinerja remunerasi TNI baru 37% atau remunerasi Polri sebesar 24,5 %. Angka persentase itulah yang mengacu pada besaran tunjangan kinerja Kemenkeu.

Dan hal ini juga berlaku pada besaran tunjangan kinerja remunerasi kementrian kesehatan 2015, tunjangan kinerja remunerasi kementrian pendidikan dan kebudayaan 2015, tunjangan kinerja remunerasi kementrian kesehatan 2015.

Besaran tunjangan kinerja remunerasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, kementrian perhubungan, kementrian perdagangan, kementrian sosial, kementrian kehutanan, besaran tunjangan kinerja remunerasi kementrian agama 2015 dan yang lainnya.

Semoga saja tujuan manfaat remunerasi PNS Kementrian Lembaga Negara ini dan juga pencapaian reformasi birokrasi akan sama dengan persentase besaran tunjangan kinerja, namun yang pasti masih ada peluang bagi K/L lain untuk ditingkatkan tunjangan kinerja seiring dengan kemajuan pencapaian reformasi birokrasi di instansi tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel